SHELL Indonesia menegaskan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) imbas kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) Shell sejak bulan lalu.
President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengklaim informasi yang beredar di media sosial mengenai karyawan SPBU Shell yang dirumahkan akibat kosongnya stok BBM tidak tepat. Menurutnya, perusahaan hanya melakukan penyesuaian operasional.
“Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (16/9).
“Penyesuaian tersebut mencakup jam operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan,” tambah Ingrid.
Ia mengatakan, meskipun terdapat beberapa SPBU Shell yang belum dapat menyediakan produk bensin tertentu, operasional SPBU tetap berjalan. Layanan bagi pelanggan masih tersedia, termasuk untuk produk BBM lain yang masih ada, serta layanan tambahan seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.
Adapun produk BBM jenis bensin, yakni Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+, untuk sementara tidak tersedia di sejumlah SPBU hingga pemberitahuan lebih lanjut.
‘Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali,” kata Ingrid.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait kelangkaan BBM swasta dan kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing.
Ia menegaskan pemerintah sudah memberikan ruang yang cukup besar bagi SPBU swasta untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM selama ini.
“SPBU swasta sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Jadi sangat tidak tepat kalau dikatakan kuota impor tidak diberikan,” tuturnya di Jakarta, Senin (15/9).
Sebagai ilustrasi, jika sebuah perusahaan pada 2024 mendapat jatah impor 1 juta kiloliter, maka pada 2025 kuotanya ditambah menjadi 1,1 juta kiloliter. Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa akses impor BBM bagi SPBU swasta tidak dipersulit.
Meski begitu, Bahlil meminta SPBU swasta menjalin kolaborasi dengan Pertamina bila masih terdapat kekurangan pasokan BBM. Dengan kata lain, pemerintah berencana membuka keran impor BBM hanya melalui PT Pertamina (Persero) saja.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? agar distribusi berjalan baik,” imbuhnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyampaikan rapat koordinasi bersama Pertamina dan tim khusus telah dilakukan, dan perkembangan mengenai isu PHK petugas SPBU swasta masih tengah ditelusuri.
“Saya akan mengecek soal perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi ini,” pungkasnya. (Z-1)
[OTOMOTIFKU]