KPA Kota Bandung Ajak Masyarakt Ikut Lakukan Pencegahan HIVAIDS

KPA Kota Bandung Ajak Masyarakt Ikut Lakukan Pencegahan HIV/AIDS
KPA Kota Bandung menggelar pertemuan Koordinasi Pengelola Media Warga Peduli AIDS (WPA) 30 Kecamatan se-Kota Bandung.(MI/NAVIANDRI)

KOMISI Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk menekan angka penularan HIV/AIDS. Pasalnya, hal itu bukan hanya tugas pemerintah, karena memerlukan sinergi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di tingkat kewilayahan.

“Media berperan besar dalam menyampaikan informasi yang benar, menghapus stigma, dan mendorong masyarakat lebih sadar akan pencegahan serta pengobatan,” ungkap Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Maia Ferasani, pada  pertemuan Koordinasi Pengelola Media Warga Peduli AIDS (WPA) 30 Kecamatan se-Kota Bandung, pada  Selasa (16/9).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, sejak 1991 hingga Maret 2025, tercatat 9.776 kasus HIV/AIDS kumulatif melalui Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA). Dari jumlah tersebut, 5.746 Orang dengan HIV (ODHIV) patuh menjalani pengobatan.

Dalam pertemun itu hadir Almadina Rakhkmaniar sebagai narasumber yang memaparkan materi “Etika dan Strategi Pembuatan Konten dalam Isu Kelompok Marginal, Meningkatkan Pengetahuan dan Mengurangi Stigma”.

Beberapa poin etika disampaikan, antara lain penggunaan bahasa positif seperti “Orang dengan HIV (ODHIV)” dan hindari istilah negatif seperti “penderita” atau “korban.”

Selain itu juga menjaga privasi individu, dengan menghindari penyebaran data pribadi tanpa izin. Pastikan data valid dari sumber resmi.

“Fokus pada informasi pencegahan dan akses layanan kesehatan. Patuhi regulasi penyiaran (P3SPS) untuk isu sensitif. Yang terakhir ialah mendorong kesetaraan dalam konten baik di media sosial maupun media penyiaran lain,” tambahnya.

Sementara itu, KPA Kota Bandung berkomitmen mendukung visi global Three Zero 2030, yaitu Zero Penularan Baru, Zero Kematian Akibat AIDS

Dengan peningkatan tes HIV serta kepatuhan pengobatan dan Zero Diskriminasi.

Kegiatan ini juga menghadirkan stakeholder kewilayahan, serta narasumber ahli dengan tujuan memperkuat strategi komunikasi publik yang beretika, inklusif, dan berbasis data.

 

[OTOMOTIFKU]