Pengamat komunikasi Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan dan Hendrar Prihadi atau Hendi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) semakin menegaskan posisi PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan.
“Posisi PDIP itu sebenarnya secara formal sudah ditegaskan Megawati Soekarnoputri saat Kongres di Bali beberapa waktu lalu. PDIP berada di luar pemerintah dan menjadi penyeimbang. Jadi, dicopotnya Budi Gunawan dan Hendrar Prihadi tampaknya untuk mempertegas semua yang ada di pemerintahan Prabowo hanya berasal dari partai koalisi,” kata Jamiluddin melalui keterangannya, Jumat (19/9).
Jamiluddin mengatakan PDIP dapat mempertegas posisinya untuk seutuhnya menjadi penyeimbang. Sebab, PDIP akan risih menjadi penyeimbang yang sesungguhnya sementara kadernya ada di pemerintahan.
Ia berharap dengan posisi PDIP di luar pemerintahan ini dapat memulihkan demokrasi. Ia mengatakan PDIP dapat melaksanakan pengawasan lebih maksimal terhadap jalannya pemerintahan.
“Kalau hal itu dapat terwujud, maka pemerintahan Prabowo tidak akan lalai dalam mewujudkan Asta Cita. Sebab, kelalaian pemerintahan Prabowo akan mendapat kritik tajam dari PDIP. Dengan begitu, kekhawatiran matinya demokrasi di Indonesia diharapkan menjadi tidak terbukti. Pemerintahan Prabowo dan PDIP sama-sama berkontribusi menjaga dan menyuburkan demokrasi di tanah air,” katanya.
Diketahui, Budi Gunawan yang dinilai dekat dengan Megawati dan representasi PDIP di pemerintah diganti oleh Prabowo. Posisi Menko Polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan itu diisi oleh Djamari Chaniago.
Sementara itu, Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDIP juga dicopot Prabowo dari Kepala LKPP digantikan oleh Sarah Sadiqa.(P-1)
[OTOMOTIFKU]