PEMERINTAH bakal segera mengeksekusi paket ekonomi untuk mengungkit perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Media Indonesia, 16/9/2025). Tentunya publik menyambut baik hal itu dan berharap perekonomian nasional dapat segera tumbuh pesat dan lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia. Saat ini, Indonesia harus mampu mengarahkan perekonomian nasional untuk terus bangkit dan harus mampu bersaing dengan perekonomian global.
Berdasarkan Southeast Asia Quarterly Economic Review dari McKinsey & Company, Indonesia memang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, yaitu 4,9% pada kuartal pertama 2025. Namun, di lingkup negara ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam (6,9%) dan Filipina (5,4%) di periode yang sama.
Indonesia juga sejak awal 2025 ini telah masuk menjadi negara anggota BRICS yang dahulu dirintis negara Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Negara Tiongkok saat ini semakin menjadi peran utama dalam perekonomian global, yaitu telah menjadi negara terbesar ke-2 yang menguasai produk domestik bruto (PDB) dunia, di bawah Amerika Serikat yang berada di peringkat pertama.
Selain Tiongkok, anggota BRICS lain yang juga sukses meningkatkan perekonomian negara mereka dengan pesat ialah negara India. Deloitte Global Economics Research Center pada Agustus 2025 menyatakan India telah lompat naik menguasai PDB terbesar ke-4 di dunia, dengan pertumbuhan ekonomi India sebesar 7,4%.
Perkembangan pesat negara sesama anggota BRICS dan ASEAN itu tentunya perlu dijadikan cambuk bagi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Artinya, akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan untuk mengatasi masalah internal kondisi ekonomi Indonesia, dan sekaligus secara eksternal agar dapat bersaing dengan negara lainnya.
POTENSI AKSELERASI
Terkait dengan rencana pemerintah untuk segera mengeksekusi paket stimulus perekonomian nasional, kiranya masih diperlukan penjabaran fokus untuk penentuan target group dan prioritas lokus penerapannya. Penjabaran itu diperlukan agar program akselerasi yang segera dilaksanakan tahun ini dapat mengungkit daya beli masyarakat secara optimal dan tepat sasaran. Utamanya, untuk realisasi program magang lulusan perguruan tinggi (fresh graduate), program padat karya tunai (cash for work), program perkotaan (perbaikan kualitas permukiman), program sektor pariwisata, dan quick wins lain pada tahun ini.
Berdasarkan data BPS, saat ini sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa, yaitu 57,19% dari total penduduk Indonesia. Di samping itu, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi sangat besar untuk perekonomian nasional, yaitu sebanyak 62,3% terhadap PDB nasional. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa, Bali, Kalimantan Timur itu juga tinggi, rata-rata 5,11% per tahun.
Mengingat potensi geografis wilayah itu yang berada di bagian tengah Indonesia, wilayah itu layak menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Sesuai dengan konsep central place theory dari Walter Christaller, wilayah itu tepat menjadi pembangkit utama pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi pusat pelayanan ekonomi ke wilayah barat dan timur Indonesia dengan jarak yang relatif seimbang. Dengan demikian, wilayah itu tepat menjadi wilayah strategis nasional (WSN) utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Di wilayah tengah Indonesia ini juga terdapat berbagai perguruan tinggi terkemuka nasional, seperti UI, ITB, dan ITS. Potensi sumber daya manusia di wilayah itu menjadi penopang kuat untuk pemasok tenaga kerja yang cukup bervariasi. Pengalaman negara Tiongkok dan India menunjukkan pilar sumber daya manusia, termasuk yang terampil di bidang IT, menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi mereka.
Selain itu, WSN utama itu mempunyai berbagai prasarana dan sarana yang cukup lengkap dan siap untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Adanya bandar udara internasional dan pelabuhan laut internasional, seperti di Surabaya, Semarang, Jakarta, Denpasar, dan Balikpapan, berperan penting sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.
Terdapat 13,9 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada 2024. Sebagian besar (65,9%) wisatawan mancanegara itu masuk ke Indonesia melalui bandar udara di Bali, Jakarta, dan Surabaya. Sementara itu, industri manufaktur yang menyumbang 18,67% terhadap PDB nasional sebagian besar berada di Jawa.
Kawasan khusus industri, seperti di Kendal dan Batang, Jawa Tengah, merupakan contoh dukungan penting dari peran investor swasta dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional dan penyedia lapangan kerja.
Prinsipnya, akselerasi perekonomian nasional dengan berbagai program quick wins dengan membangun Indonesia dari tengah itu tidak hanya bertopang pada lokus strategis geografis di tengah negara Indonesia (middle geographical location), tetapi juga perlu bertopang pada produktivitas penduduk kelas menengah (middle class population).
Data BPS menunjukkan saat ini jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah di Indonesia merupakan mayoritas, yaitu sebanyak 66,35% dari total penduduk Indonesia. Nilai konsumsi pengeluaran dari kelompok penduduk itu sebesar 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Artinya, kelompok penduduk itu sangat potensial sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Jadi, perlu dijaga agar penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah itu tidak turun kelas menjadi kelompok masyarakat miskin.
KEGIATAN STRATEGIS
Ada beberapa kegiatan strategis yang perlu dilakukan bersama oleh pemerintah, dunia usaha swasta, serta masyarakat untuk akselerasi perekonomian dan membangun indonesia dari tengah secara kolektif.
Pertama ialah menjaga kestabilan politik dan kestabilan ekonomi Indonesia. Studi empiris di berbagai negara yang dilaporkan Maximilian W Dirks dan Torsten Schmidt dalam European Journal of Political Economy pada Desember 2024 menunjukkan kondisi politik yang tidak stabil itu menjadi variabel signifikan yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi negara. Sebaliknya, kondisi politik yang stabil merupakan pendukung signifikan untuk pertumbuhan ekonomi negara.
Kedua, menyiapkan peraturan nasional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Utamanya menetapkan wilayah tengah Indonesia (Jawa, Bali, Kalimantan Timur) sebagai wilayah strategis nasional yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu dapat berupa peraturan presiden yang menyebutkan cakupan wilayahnya, lembaga yang menangani (Menko Perekonomian), dan menetapkan berbagai insentif untuk diberikan kepada dunia usaha agar meningkatkan investasi mereka. Itu penting untuk menarik lebih banyak lagi investasi asing masuk ke Indonesia. Pengalaman Tiongkok dan India menunjukkan peran foreign direct investment menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi mereka.
Ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendukung di wilayah strategis nasional itu. Utamanya untuk menjamin kecukupan utilitas listrik, jaringan komunikasi, ketersediaan air baku, dan jaringan transportasi penghubung.
Tentunya fokus juga ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah, yaitu memperbanyak pelatihan untuk menyiapkan SDM profesional, dan memberikan kemudahan bisnis UMKM agar berkembang lebih baik.
[OTOMOTIFKU]