PRESIDEN Kolombia Gustavo Petro mengecam keras serangan udara Amerika Serikat terhadap kapal-kapal cepat yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba di Laut Karibia. Dalam wawancara dengan BBC, Petro menyebut aksi tersebut sebagai “tindakan tirani”. Ia menyerukan proses hukum terhadap pejabat AS jika terbukti ada warga Kolombia yang menjadi korban.
Serangan udara yang digelar sejak awal bulan ini diklaim telah menewaskan sedikitnya 17 orang. Presiden Donald Trump membela operasi itu dengan alasan untuk menghentikan aliran fentanil dan narkotika ilegal lainnya ke AS. Namun, banyak pakar hukum dan legislator menilai serangan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.
Kritik Tajam Petro
“Kenapa harus meluncurkan rudal jika kapal bisa dihentikan dan awaknya ditangkap?” ujar Petro. “Itu namanya pembunuhan.”
Petro menegaskan operasi pemberantasan narkoba seharusnya tidak menimbulkan korban jiwa. Ia mencontohkan kerja sama panjang antara Kolombia dan badan-badan AS dalam penyitaan kokain di laut. “Selama ini tidak pernah ada yang tewas. Tidak perlu membunuh siapa pun,” tegasnya.
Menurut Petro, penggunaan kekuatan secara berlebihan telah melanggar prinsip proporsionalitas. “Jika lebih dari pistol digunakan, itu sudah salah,” tambahnya.
Serangan di Perairan Internasional
Serangan udara tersebut dilaporkan menyasar terutama kapal di sekitar Venezuela, negara tetangga Kolombia. Namun, detail mengenai target dan identitas korban masih minim. Klaim pemerintahan Trump bahwa anggota geng kriminal Tren de Aragua ada di kapal pertama yang diserang pun dipertanyakan.
Sejumlah anggota Kongres AS dari Partai Demokrat mendesak Gedung Putih memberikan penjelasan resmi. Sementara pakar PBB menyebut serangan itu sebagai bentuk eksekusi di luar hukum.
Menanggapi kritik Petro, Gedung Putih menyatakan Trump siap menggunakan “segala elemen kekuatan Amerika” untuk menghentikan banjir narkoba ke negaranya dan menghukum pihak yang bertanggung jawab.
Ketegangan Diplomatik
Dalam wawancara di New York, di sela Sidang Umum PBB, Petro menuduh pemerintahan Trump mempermalukan rakyatnya dan menegaskan bahwa negara-negara Amerika Selatan tidak akan tunduk.
Sejak kembali menjabat Januari lalu, Trump memang memperkeras retorika dan kebijakan terhadap Amerika Latin, termasuk menetapkan beberapa kartel narkoba sebagai organisasi teroris asing.
Petro sendiri bukan pertama kali berseteru dengan Trump. Ia mengingatkan bahwa sang presiden AS bahkan pernah menyebutnya “teroris” dalam kampanye. Menurut Petro, justru kebijakan luar negeri Trump yang semakin mengisolasi Amerika Serikat dari komunitas internasional. (BBC/Z-2)
[OTOMOTIFKU]