PROGRAM Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa program ini bukan program top-down melainkan program yang menitikberatkan bottom-up.
Farida menjelaskan program Kopdes/Kel ini dirancang agar masyarakat desa memiliki kepemilikan nyata terhadap ekonomi yang mereka bangun.
“Kalau selama ini masyarakat desa selalu menjadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” kata Farida dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional di Banten yang dihadiri Kepala Dinas Kabupaten/Kota dari 10 provinsi, Jum’at (26/9).
Kesepuluh Provinsi tersebut yaitu Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Dalam Rakor Regional ini dilaksanakan dialog interaktif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Kopdes/Kel Merah Putih di tiap wilayah.
Sebagai upaya mempercepat terbentuknya lembaga ekonomi berbasis kerakyatan dan kegotongroyongan, pemerintah hanya membantu dan memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BUMN/BUMD. Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan Kopdes/Kel ini dapat segera beroperasi sehingga segera memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat desa.
Farida menyatakan bahwa program Kopdes/Kel Merah Putih ini berbeda dengan pola lama yang bersifat top-down. Begitu terbentuk dan beroperasi secara mandiri, pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi para pengurus/pengelola Kopdes/Kel Merah Putih dalam melaksanakan praktik bisnisnya.
Dirinya juga menggarisbawahi bahwa kehadiran Kopdes/Kel Merah Putih tidak boleh berhenti hanya sebagai penyalur barang subsidi pemerintah. Ke depan, Kopdes/Kel Merah Putih harus menjadi sentra produktif dari tiap desa, sekaligus menjadi agregator dari hasil produksi masyarakat.
Di sisi lain, Farida juga mengajak semua pihak untuk terlibat dalam upaya percepatan operasionalisasi. Kerja kolaboratif diperlukan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan anggota masyarakat.
“SDM di Kemenkop (Kementerian Koperasi) itu terbatas, jadi saya mohon kerja sama lebih gesit dan adaptasi lebih cepat dengan pergerakan dan dinamika yang ada di lapangan dalam upaya mendukung percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih,” bebernya.
Ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ditargetkan akan ada sekitar 1.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan dukungan pencairan pembiayaan awal dari Bank Himbara untuk mendukung tahap operasionalisasi.
“Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini adalah kerja gotong royong bersama mitra,” papar dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Banten HR Achmad Dimyati menegaskan dukungan penuh Pemprov Banten terhadap program Kopdes. Diakui bahwa koperasi masih akan tetap menjadi sokoguru ekonomi nasional.
Dengan program yang dibangun dengan sistem bottom-up diharapkan tidak akan mengulang kegagalan membangun koperasi di masa lalu seperti Kredit Usaha Tani (KUT).
“Kita harap Kopdes ini tidak gagal seperti KUT. Koperasi diharapkan bisa tumbuh dari tingkat desa, kelurahan, hingga memberi multiplier effect besar sekali,” tegasnya.
Saat ini di seluruh desa dan kelurahan Provinsi Banten sendiri telah terbentuk Kopdes/ Kel Merah Putih kecuali di wilayah Badui. Namun sayangnya, baru sekitar 20% Kopdes/Kel Merah Putih yang baru beroperasi sejauh ini.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Banten menyiapkan penghargaan bagi Kopdes/Kel Merah Putih yang terbaik dalam menjalankan operasional dan bisnisnya.
“Kami akan memberikan reward pada koperasi yang terbaik dalam pengelolaannya. Saya ingin koperasi tumbuh menjadi percontohan di Indonesia,” pungkas Dimyati. (Fal/E-1)
[OTOMOTIFKU]