International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar Festival Hak Asasi Manusia (Festival HAM) 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Tahun ini, festival mengusung tema Orang Muda Merawat Beda: Jaga Demokrasi, Keadilan, Kebebasan, sebagai ruang perlawanan kreatif terhadap ancaman kemunduran demokrasi, meningkatnya eksklusivisme, serta berbagai tantangan pemenuhan HAM di Indonesia.
Festival HAM 2025 berangkat dari kesadaran bahwa keberagaman, kekuatan utama Indonesia, sedang menghadapi ujian serius. Data SETARA Institute (2023) mencatat 217 kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sepanjang 2023. Survei INFID 2021 bahkan menunjukkan 42,5% anak muda masih menganggap keyakinannya mayoritas dan cenderung intoleran terhadap kelompok lain, khususnya minoritas. Situasi ini diperburuk diskriminasi kebijakan, konflik sosial akibat krisis iklim, dan ketimpangan yang makin lebar.
Program Manager INFID Abdul Waidl menekankan bahwa festival HAM bukanlah perayaan atas kondisi HAM yang telah sempurna, melainkan respons orang muda terhadap dinamika sosial dan politik yang mengikis toleransi dan persatuan.
“Ini adalah ajakan untuk bertindak. Orang muda adalah agen perubahan yang siap merawat perbedaan, menjaga api demokrasi tetap menyala, dan mewujudkan Indonesia yang inklusif dan adil,” ujarnya.
Ruang Dialog dan Kolaborasi
Festival ini mengedepankan dialog, kolaborasi, dan aksi nyata. Generasi muda diajak menggaungkan nilai toleransi serta memperkuat partisipasi publik. Harapannya, langkah ini mampu menjadi awal terwujudnya keadilan di berbagai aspek kehidupan dan mendorong transformasi aspirasi ke arah kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Puncak festival ditandai dengan penyampaian rekomendasi kebijakan hasil diskusi dan dialog selama rangkaian acara. Rekomendasi ini diserahkan langsung kepada Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka, serta Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta Detrianov. Turut hadir pula aktivis dan seniman Melanie Subono serta Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah.
Dorongan kolektif anak muda antara lain: pengesahan RUU Masyarakat Adat, pencabutan perda diskriminatif, reformasi sistem pendidikan dengan realisasi 20% anggaran pendidikan, jaminan sosial bagi pekerja informal dan pekerja rumah tangga, serta pembukaan lapangan kerja formal yang adil. Mereka juga mendesak regulasi perlindungan data pribadi serta pembentukan ekosistem digital yang aman dan inklusif.
“Perwakilan parlemen telah mendengar secara langsung dan tuntutan ini valid, otentik dari keresahan orang-orang muda Indonesia. Tugas kita masyarakat sipil adalah terus mendorong agar aspirasi teman-teman muda ini betul-betul diimplementasi. Saya rasa mulai sekarang kita perlu untuk terus mengawal ini bersama,” pungkas Direktur Eksekutif INFID, Siti Khoirun Ni’mah. (E-3)
[OTOMOTIFKU]