BIRO Pers Sekretariat Presiden menegaskan tidak akan lagi mengulangi praktik pencabutan kartu identitas (ID) peliputan wartawan, usai polemik yang menimpa jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Langkah ini dipandang sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen Istana pada kebebasan pers.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres, Yusuf Permana, menyampaikan bahwa Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Erlin Suastini sudah secara resmi meminta maaf dan mengembalikan ID Pers milik Diana dalam pertemuan di Istana, Senin.
“Kami menjamin kasus ini tidak akan berulang. Kepala Biro Pers juga sudah menyampaikan penyesalan atas keputusan penarikan ID tersebut,” kata Yusuf.
Insiden pencabutan ID Pers pada Sabtu (27/9) sempat menuai sorotan karena dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999. Yusuf menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sendiri menjunjung tinggi nilai tersebut dan ingin memastikan jurnalis tetap bisa bekerja tanpa hambatan administratif dari Istana.
Diana Valencia menyambut baik langkah korektif itu, meski mengingatkan agar kontrol terhadap kerja jurnalis lebih difokuskan pada aturan teknis liputan seperti doorstop, bukan pada pencabutan hak akses.
“Bagi kami, ID Pers adalah pintu untuk bisa meliput. Saya menghargai komitmen Istana bahwa pencabutan ID ini akan menjadi yang terakhir,” ujar Diana.
Dengan penegasan ini, Istana berupaya memulihkan hubungan dengan media sekaligus menutup ruang bagi praktik serupa yang berpotensi merusak kredibilitas pemerintah di mata publik dan komunitas pers. (Ant/Z-10)
[OTOMOTIFKU]