PEMERINTAH Kabupaten Bandung mewajibkan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) harus bersertifikasi layak kesehatan. Hal ini penting agar program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto berjalan baik tanpa menimbulkan insiden seperti keracunan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan, setiap dapur SPPG harus memiliki sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum beroperasi. penerapan standar gizi menjadi hal penting yang tidak bisa ditawar lagi.
Dia pun memastikan Pemkab Bandung telah membentuk Tim Satgas MBG yang melibatkan lintas sektor dari seluruh OPD untuk mengawasi pelaksanaan program ini.
“Saya tugaskan Dinkes untuk mempercepat proses sertifikasi. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, hingga penyajian makanan harus sudah sesuai standar,” katanya di Bandung, Senin (29/9).
Selain itu, tambah dia, setiap SPPG harus memiliki SDM yang terlatih yang di dalamnya terdapat tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas. Semua harus disiplin SOP dari hulu hingga hilir.
Jika seperti itu, dia optimistis setiap SPPG akan menjalankan program MBG dengan baik sehingga berpotensi terhindar dari persoalan seperti keracunan dan lainnya.
“Karena itu saya minta seluruh stakeholder, mulai dari RT, RW, kepala sekolah, hingga masyarakat luas untuk ikut mengedukasi dan menyosialisasikan program ini. Dengan pemahaman yang baik, keraguan masyarakat akan hilang dan program bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, di Kabupaten Bandung rencananya terdapat 361 titik dapur MBG yang akan dibangun. Namun, saat ini baru terdapat 147 dapur MBG yang sudah berjalan.
“Pembangunannya tidak bisa sekaligus, jadi dilakukan secara bertahap karena tidak semua titik dibangun pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan mitra dan pihak swasta,” jelasnya.
Adapun untuk sekitar 200 dapur MBG lainnya masih dalam tahap persiapan. Program MBG ini dinilai mampu menyelesaikan berbagai persoalan terutama stunting.
“Karena melalui MBG, pemberian asupan nutrisi kepada anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui dapat dilakukan secara masif dan rutin,” katanya.
Dadang memperkirakan perputaran ekonomi di wilayahnya dari program MBG ini bisa mencapai 5 miliar per hari.
Dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa, target sasaran MBG di Kabupaten Bandung mencapai 1,263 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari siswa TK/PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.
[OTOMOTIFKU]