MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik keras kepada PT Pertamina (Persero) terkait tidak adanya pembangunan kilang minyak baru. Menurutnya, kondisi ini membuat Indonesia terus bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM), terutama dari Singapura, selama puluhan tahun.
“Jadi kilang itu, bukan kita gak bisa bikin atau kita gak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan saja,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).
Purbaya menilai pembangunan kilang baru penting untuk menekan ketergantungan impor dan mengurangi beban subsidi energi yang terus membengkak.
“Jadi, nanti kalau Bapak dan Ibu (DPR) ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru,” kata Purbaya.
Saat masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 2018, Purbaya pernah merekomendasikan pembangunan kilang. Pertamina saat itu berjanji membangun tujuh kilang dalam lima tahun, namun hingga kini realisasinya belum terlihat.
“Satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar, kan,” kata Purbaya.
Padahal, lanjutnya, impor BBM terus menguras anggaran negara dan menyebabkan subsidi energi meningkat setiap tahun. Karena itu, ia mengajak DPR untuk bersama-sama mengawasi kinerja Pertamina.
Purbaya pun akan turut ambil bagian dalam mengawasi proses berjalannya proyek-proyek yang diusulkan oleh Pertamina.
“Jadi, saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk dan melihat mereka menjalankan atau tidak proyek-proyek yang diusulkan,” kata Purbaya.
“Kalau nggak, kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas (Danantara), saya ganti aja dirutnya,” tambah dia.
Data per 31 Agustus 2025 menunjukkan realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu APBN 2025. Untuk subsidi BBM tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram, realisasi tercatat Rp57,8 triliun atau 53,5 persen dari target Rp108 triliun. Nilai itu terdiri dari Rp57 triliun subsidi tahun berjalan dan Rp800 miliar pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya.
Sementara itu, kompensasi BBM yang telah dibayarkan mencapai Rp31,1 triliun, termasuk kekurangan pembayaran kompensasi BBM tahun 2024 sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Ant/P-4)
[OTOMOTIFKU]