HAMPIR setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, komunikasi publik dinilai masih menjadi persoalan serius. Alih-alih meredam kekhawatiran masyarakat, sejumlah pernyataan pejabat negara justru berulang kali memicu kontroversi.
Pakar komunikasi publik dan strategi media Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, menilai bahwa akar masalah terletak pada kegagalan pejabat membedakan komunikasi persuasif dengan komunikasi yang bernuansa pemaksaan.
“Jadi coercion (pemaksaan) berbeda dengan persuasi,” jelas Nyarwi dalam keterangannya, Rabu (1/10).
Menurutnya, persuasi seharusnya dilakukan secara dialogis dengan dukungan data dan rasionalitas.
“Persuasi dilakukan dengan menyampaikan pendapat dengan data, bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku, serta mengajak publik mendiskusikan nilai-nilai untuk mendapatkan pemahaman baru yang bisa diterima bersama,” paparnya.
Namun, Nyarwi menilai sejumlah pernyataan pejabat akhir-akhir ini lebih mencerminkan pemaksaan yang tidak demokratis. Ia mencontohkan pernyataan seorang menteri beberapa waktu silam yang membalas kritik publik dengan ucapan “Kabur ajalah, kalau bisa tidak usah kembali.”
“Ini menunjukkan bukan solusi dan diskusi yang ditawarkan, melainkan arogansi,” tegasnya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah memperbaiki pola komunikasi publik agar setiap pernyataan pejabat tidak lagi menimbulkan kontroversi atau kegaduhan di masyarakat.
Senada, praktisi komunikasi Agus Sudibyo menyoroti persoalan lain yang melatarbelakangi krisis komunikasi ini, yakni kaburnya batas pemahaman pejabat terhadap media sosial sebagai ruang publik dan ruang privat.
“Dengan standar etika yang kabur, maka pejabat harus menggunakan etika tertinggi untuk komunikasi massa, yang mensterilkan dari apriori, insinuasi, intimidasi, dan ujaran kebencian,” pungkasnya. (H-3)
[OTOMOTIFKU]