DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria. Keputusan ini diambil setelah DPR menerima audiensi dari serikat petani yang membahas konsorsium pembaruan agraria.
“DPR akan bentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).
Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria. Hal ini guna tercapainya reformasi agraria yang mandek dan dikeluhkan masyarakat.
Pemerintah juga didorong mempercepat kebijakan satu peta. Sekaligus merapikan tata ruang di wilayah Indonesia.
“DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI,” jelas Dasco.
Sebelumnya, DPR menerima sejumlah serikat tani yang melakukan aksi demo. Pertemuan ini untuk membahas konsorsium lembaruan agraria dan organisasi rakyat.
Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).
Sejumlah perwakilan pemerintah juga hadir, antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, serta unsur dari Kementerian BUMN dan Kementerian Sekretariat Negara.
[OTOMOTIFKU]