PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan diarahkan pada program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Fokus utama mencakup ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan transportasi publik, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga mitigasi banjir.
APBD DKI 2026 ditetapkan sebesar Rp95,35 triliun, naik 3,8 persen dibandingkan 2025 yang senilai Rp91,86 triliun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, dalam bidang ketahanan pangan, pihaknya mengembangkan urban farming di seluruh wilayah melalui pembentukan 100 kampung mandiri pangan berbasis RW.
“Kami juga memanfaatkan platform digital untuk distribusi pangan dan sejak 2022 menjalankan contract farming dengan berbagai daerah guna menjaga stok,” kata Rano dikutip Selasa (9/9).
Sementara untuk kesehatan, Ia juga konsisten menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita stunting, anak dengan masalah gizi, serta ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK).
Di sektor pendidikan, Rano menegaskan adanya pembenahan berkelanjutan, mulai dari pemanfaatan teknologi pembelajaran, perbaikan sarana prasarana, hingga peningkatan kualitas tenaga pengajar.
“Kami berkomitmen meningkatkan akses, mutu layanan, dan akses pendidikan di Jakarta,” ujarnya.
Rano juga menyinggung soal transportasi dan kemacetan. Berbagai langkah sudah ditempuh, seperti rekayasa lalu lintas, kebijakan ganjil-genap, hingga penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen lalu lintas.
“Transportasi publik kami integrasikan dengan sistem park and ride agar layanan semakin nyaman, aman, dan merata,” katanya.
Adapun untuk mitigasi banjir, Pemprov menyiagakan infrastruktur pompa, membangun tanggul di kawasan rawan rob, serta mempercepat normalisasi Kali Ciliwung.
“Kami ingin memastikan infrastruktur pendukung siap menghadapi potensi hujan ekstrem, agar warga terlindungi,” ucapnya. (P-4)
[OTOMOTIFKU]