ASOSIASI Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) menyatakan kesiapan untuk terus berkolaborasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Sebagai mitra strategis di sektor penyediaan jasa boga, APJI menilai bahwa sinergi antara pelaku industri usaha dan pemerintah sangat penting untuk memastikan distribusi makanan bergizi yang aman, sehat, dan sesuai standar.
Ketua Umum DPP APJI Tashya Megananda Yukki melihat bahwa kesuksesan program MBG memerlukan peningkatan jaminan kualitas yang senantiasa perlu dilakukan secara konsisten dan terus menurus.
“Karena program MBG ini adalah salah satu program prioritas pemerintah, maka keberlanjutannya tidak hanya bergantung pada faktor kuantitas penyediaan makanan, namun juga pada standar mutu, higienitas, dan nilai gizi yang terjaga di setiap tahapan rantai pasok oleh para SDM yang menjalankannya,” ungkap Tashya.
Sebagai informasi, APJI secara aktif telah memberikan pelatihan mengenai keamanan pangan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang kemudian menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Terdapat 700 pengajar dan 820 assesor yang memberikan pemahaman mengenai strategi yang tepat untuk delivery program MBG, termasuk pengetahuan dalam pengolahan makanan, transportasi makanan, mutu dan pengamanan makanan, hingga standar hygiene dapur MBG.
Hingga September 2025, APJI telah ikut melatih lebih dari 30.000 Siswa/Siswi SPPI yang berasal dari 17 Provinsi di Seluruh Indonesia.
“Dengan fokus pengalaman dari APJI sebagai organisasi yang bergerak pada bidang jasa boga diberbagai skala layanan, APJI dapat berperan aktif dalam mendukung dan meningkatkan kualitas implementasi program MBG. Oleh karena itu, APJI siap berkolaborasi lebih lanjut dalam mendukung keberhasilan program MBG,” tambah Tashya.
Senada dengan Tashya, Sekjen DPP APJI Ariguna Napitupulu menekankan pentingnya penjaminan kualitas dilakukan pada faktor teknis detail dalam program MBG, seperti jaminan supply bahan baku makanan dari penyedia yang unggul dan baik, kontrol pada hieginitas kualitas dapur, pencegahan cross-contamination, peningkatan pelayanan dengan alat operasional sesuai standar kelayakan komersial, dan menggarisbawahi waktu serving product setelah dimasak hingga dapat dikonsumsi oleh siswa/siswi adalah selama 4 jam.
“Perhatian pada aspek teknis ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi standar administratif pelaksanaan, tetapi juga merupakan kunci dalam memastikan setiap makanan yang disajikan aman, bergizi, dan layak konsumsi bagi anak-anak penerima manfaat. Faktor rantai produksi dan distribusi makanan, sebagai contoh, harus memenuhi prinsip traceability dan food safety, agar tidak hanya berdampak jangka pendek pada kebutuhan gizi harian, tetapi juga mendukung pembentukan kebiasaan makanan yang sehat secara berkelanjutan,” papar Ariguna.
Ariguna menambahkan bahwa APJI sedang merumuskan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pengembangan kualitas SDM pada keamanan pangan.
“Kolaborasi teknis dan komitmen kuat APJI dalam mendukung program MBG ini melalui MoU nantinya juga akan mendukung upaya peningkatan kualitas SDM yang menjalankan program di lapangan. Ini merupakan peranan kami sebagai mitra strategis pemerintah,” tutup Ariguna. (Z-1)
[OTOMOTIFKU]