
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menekankan pentingnya akurasi data kebutuhan gula nasional. Asep menilai ketidakjelasan data antara kebutuhan konsumsi masyarakat dan kebutuhan industri kerap menimbulkan masalah serius dalam tata niaga komoditas gula nasional.
“Kebutuhan nasional 2,8 juta ton, produksi 2,5 juta ton, berarti kurang sekitar 300 ribu ton. Itu jelas untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Tapi pertanyaan saya, berapa sebenarnya kebutuhan rafinasi untuk industri? Ada enggak data aktualnya?” ungkap Asep dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR bersama Menteri Perdagangan, Perum Bulog, ID Food, dan PTPN di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu menegaskan bahwa kebutuhan konsumsi masyarakat relatif jelas, hanya butuh tambahan 300 ribu ton dan semuanya terserap oleh BUMN maupun petani. Namun, persoalan muncul dari sektor rafinasi, terutama ketika terjadi rembesan gula untuk kebutuhan industri yang tidak terserap penuh dan malah turut masuk ke pasar konsumsi.
Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem itu mengingatkan, tanpa data kebutuhan industri yang riil dan terukur, kebijakan tata niaga gula akan terus bermasalah.
“Kalau kita tidak tahu kebutuhan industri yang sebenarnya, akhirnya semua mengaku untuk industri. Padahal faktanya, impor gula untuk industri pun masuk ke pasar untuk keperluan konsumsi sehingga BUMN menjadi dirugikan, masyarakat dirugikan, petani dirugikan. Ini yang harus kita koreksi,” tegas Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) itu.
Asep juga menambahkan, kondisi ini berpotensi menghambat program besar pemerintah dalam mencapai swasembada pangan jika data kebutuhan industri tidak akurat. Hal itu, menurutnya, bahkan bisa kontraproduktif dengan agenda Presiden Prabowo terkait ketahanan dan swasembada pangan.
“Kalau kita bicara pada ikhtiar Pak Prabowo yang ingin terus mendorong swasembada pangan, tindakan para importir ini bisa sangat berbahaya, mereka menyandera komitmen dan cita-cita Presiden,” ujarnya.
Asep juga mendorong PTPN untuk meningkatkan efisiensi, khususnya dalam rendemen tebu, agar hasil investasi bisa lebih optimal dan penyerapan produksi petani semakin terjamin. (RO/*/I-2)
[OTOMOTIFKU]