PEMERINTAH Inggris mengumumkan rencana penerapan identitas digital (digital ID) wajib bagi seluruh pekerja. Skema ini diproyeksikan berlaku penuh paling lambat tahun 2029, sebagai bagian dari upaya menekan praktik kerja ilegal dan memperketat kontrol perbatasan.
Perdana Menteri Sir Keir Starmer menegaskan, digital ID akan mempersulit imigran ilegal mendapatkan pekerjaan di Inggris. Menurutnya, langkah ini sekaligus memberi “banyak manfaat” bagi warga, mulai dari akses layanan publik yang lebih cepat hingga verifikasi identitas yang lebih aman.
“Fakta sederhananya, setiap negara perlu mengendalikan siapa saja yang berada di dalam wilayahnya,” ujar Starmer dalam pidatonya di Global Progressive Action Conference di London, yang turut dihadiri Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney.
Kontroversi Digital ID
Meski digadang sebagai solusi modern, rencana ini menuai kritik keras dari oposisi dan kelompok masyarakat sipil. Partai Konservatif menilai kebijakan tersebut tidak akan menghentikan imigran yang menyeberang Selat Inggris dengan perahu kecil. Sementara itu, Partai Liberal Demokrat menyebut skema ini hanya menambah beban pajak dan birokrasi.
Kekhawatiran terbesar datang dari isu keamanan data. Organisasi seperti Liberty dan Big Brother Watch menilai digital ID berpotensi membuka jalan bagi pengawasan massal dan justru membuat masyarakat “kurang bebas”.
Sejumlah warga muda yang diwawancarai BBC Newsbeat juga menyampaikan keraguan. Sebagian menganggap digital ID praktis, misalnya untuk menunjukkan identitas saat keluar malam. Namun banyak pula yang menyoroti risiko peretasan data hingga dampaknya pada kelompok rentan seperti tunawisma yang tidak memiliki akses ponsel pintar.
Bagaimana Sistem Akan Bekerja?
Rencana pemerintah menyebut digital ID akan disimpan di ponsel warga, mirip aplikasi pembayaran nirsentuh atau NHS App. Identitas ini akan memuat nama, tanggal lahir, kewarganegaraan atau status residensi, serta foto.
Selain untuk pembuktian hak bekerja, digital ID nantinya juga bisa dipakai untuk mengakses layanan publik, seperti mengurus SIM, tunjangan anak, hingga catatan pajak. Pemerintah berjanji akan menyediakan mekanisme bagi mereka yang tidak memiliki smartphone, dengan konsultasi publik dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini sebelum rancangan undang-undang masuk ke parlemen pada awal 2026.
Dukungan dan Tantangan Politik
Starmer menegaskan digital ID adalah bagian dari strategi jangka panjang Partai Buruh menghadapi Reform UK, partai yang dipimpin Nigel Farage dan belakangan unggul dalam survei opini publik. Meski begitu, lebih dari satu juta warga Inggris sudah menandatangani petisi menolak rencana tersebut.
Menariknya, ide serupa pernah diusulkan mantan Perdana Menteri Tony Blair, namun akhirnya dibatalkan pemerintahan koalisi Konservatif-Liberal Demokrat pada 2010. Starmer berpendapat, situasi kini berbeda karena masyarakat telah terbiasa membawa identitas digital dalam berbagai aplikasi sehari-hari.
Apakah digital ID benar-benar akan menjadi “fondasi negara modern” seperti diyakini Starmer, atau justru menambah polemik soal kebebasan sipil? Jawabannya masih menunggu hasil uji publik dan debat panjang di parlemen. (BBC/Z-2)
[OTOMOTIFKU]