KONTROVERSI tambang di Raja Ampat kembali memicu perdebatan publik. Meski sempat ramai ditolak, operasinya kini kembali berjalan. Pemerintah lebih memilih jalan pintas ekonomi ekstraktif ketimbang mengoptimalkan potensi ekowisata yang lebih ramah lingkungan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa kelestarian ekosistem Raja Ampat harus menjadi prioritas utama.
“Intinya, kita ingin kelestarian ekosistem Raja Ampat ini tetap terjaga karena hal itu menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karenanya, kita menghendaki izin tambang yang diberikan dievaluasi total,” kata Evita.
Kritik juga datang dari Greenpeace Indonesia. Ketua Tim Kampanye Hutan, Arie Rompas, menilai ketergantungan pemerintah pada industri ekstraktif menunjukkan kemiskinan imajinasi dalam membangun ekonomi nasional.
“Seakan tidak ada jalan lain, pemerintah terus bergantung pada industri ekstraktif, padahal ini hanya menunjukkan miskinnya imajinasi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap komitmen iklim Indonesia, sekaligus memperdalam krisis ekologis yang sudah mengancam negeri ini,” ujar Arie Rompas.
Sementara itu, Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar melalui ekowisata yang mengandalkan keindahan alam, keanekaragaman hayati, hingga satwa endemik.
“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” ujarnya.
“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata,” jelasnya.
Ricky juga menyoroti kebijakan penyegelan puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Bogor yang menurutnya menunjukkan sikap berlebihan pemerintah. (P-4)
[OTOMOTIFKU]