ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi menyoroti penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghilangkan kegiatan tawur yang meresahkan warga. Ia meinya ada aksi nyata yang dilakukan dalam hal ini masing-masing Wali Kota di Jakarta.
“Jangan berhenti jadi forum diskusi. Harus ada aksi nyata,” ujar Hilda melalui keterangannya, Minggu (28/9)
Ia menegaskan, peran lurah dan camat sebagai ujung tombak pemerintahan. Perlu program pembinaan rutin, kerja sama dengan sekolah, serta kegiatan alternatif yang bisa mengalihkan energi remaja pada hal-hal positif. “Lurah dan camat harus aktif menindaklanjuti hasil FGD,” kata Hilda.
Guna antisipasi potensi konflik, sambung dia, memerlukan pendekatan preventif. Melalui sistem peringatan dini di tingkat RT/RW. “Begitu ada tanda gesekan, RT/RW harus cepat melapor,” tandas Hilda.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor sangat penting. Melibatkan aparat, sekolah, organisasi kepemudaan, dan orang tua. Dengan dukungan berbagai pihak, pembinaan anak muda bisa lebih menyeluruh. “Pencegahan tawur harus melibatkan banyak unsur,” tambah dia.
Hilda berharap, pencegahan tawur dijadikan agenda jangka panjang. Memberi ruang positif bagi remaja untuk berkreasi di bidang olahraga, seni, maupun kewirausahaan.
“Kalau anak muda punya ruang positif, mereka tidak akan mencari identitas lewat tawur,” pungkas dia. (Far/P-3)
[OTOMOTIFKU]