Islamic Jihad Tolak Rencana Perdamaian Trump, Sebut Ancaman Ledakan Regional

Islamic Jihad Tolak Rencana Perdamaian Trump, Sebut Ancaman Ledakan Regional
Ilustrasi(AFP)

KELOMPOK militan Palestina, Islamic Jihad, menolak rencana perdamaian yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Mereka menyebut inisiatif tersebut sebagai “resep untuk ledakan regional” yang hanya akan memperburuk konflik di Timur Tengah.

Kecaman dari Islamic Jihad

Sekretaris Jenderal Islamic Jihad, Ziyad al-Nakhalah, menyatakan melalui rencana ini, Israel mencoba meraih tujuan yang gagal dicapai lewat jalur militer. Menurutnya, isi rencana itu sepenuhnya mencerminkan posisi Israel dan dianggap sebagai bentuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina.

“Apa yang diumumkan dalam konferensi pers antara Trump dan Netanyahu hanyalah kesepakatan Amerika-Israel. Itu adalah ekspresi penuh dari posisi Israel, dan merupakan resep untuk melanjutkan agresi terhadap rakyat Palestina,” kata al-Nakhalah dalam pernyataannya.

Hamas Masih Meninjau Rencana

Di sisi lain, sumber diplomatik yang dikutip CNN menyebut pejabat tinggi Qatar dan Mesir telah menyerahkan dokumen 20 poin rencana perdamaian kepada negosiator Hamas. Dokumen itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Qatar dan Kepala Intelijen Mesir dalam pertemuan tatap muka.

Pihak Hamas dikabarkan masih akan meninjau isi rencana tersebut dengan itikad baik sebelum memberikan tanggapan resmi.

Situasi Masih Dinamis

Rencana perdamaian Gaza yang digagas Trump diumumkan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu awal pekan ini. Meski mendapat dukungan dari sebagian tokoh internasional, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, reaksi di lapangan justru memperlihatkan penolakan kuat dari kelompok perlawanan Palestina.

Dengan kondisi ini, masa depan rencana perdamaian Gaza masih belum jelas. Sementara sebagian pihak melihatnya sebagai peluang baru untuk mengakhiri perang, kelompok lain justru menilainya sebagai bentuk legitimasi atas kebijakan Israel yang merugikan rakyat Palestina. (CNN/Z-2)

[OTOMOTIFKU]