Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, menegaskan pihaknya memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) maupun Kantor Staf Presiden (KSP). Menurutnya, kunci utama penyelenggaraan komunikasi pemerintahan adalah sinergi dan kolaborasi antarlembaga.
“Tentu kita sebagai sama-sama di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ya harus melakukan sinergi dan kolaborasi. Saya kira itu kata kuncinya,” ujar Ismail dalam konferensi pers, di Gedung Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.
Ismail menyebut, setiap kementerian maupun lembaga negara memiliki kekhususan dan kekuatan masing-masing dalam menjalankan fungsinya. Karena itu, Komdigi terus mendorong adanya ruang diskusi bersama agar fungsi komunikasi pemerintah dapat berjalan efektif tanpa duplikasi.
“Hampir semua kementerian/lembaga itu punya irisan. Ada area yang harus didiskusikan, disinergikan. Maka, kami juga banyak melakukan penandatanganan MoU antar-K/L untuk menghindarkan duplikasi dan tumpang tindih,” tegasnya.
Ia menekankan, jika terjadi tumpang tindih kewenangan, maka risiko yang muncul adalah pemborosan sumber daya. Oleh sebab itu, langkah memperkuat koordinasi menjadi penting agar komunikasi pemerintah tetap konsisten, efisien, dan efektif.
Pengamat Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto memberikan catatan soal transformasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menjadi BKP. Ia meminta agar lembaga tersebut dan KSP bersama Komdigi tak tumpang tindih dalam menjalankan peran informasi.
“Ini penting untuk membangun yang disebut dengan sistem komunikasi nasional yang lebih spesifik lagi tentu menyangkut tata kelola komunikasi pemerintahan,” kata Gun Gun dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis, 18 September 2025.(Bob/P-1)
[OTOMOTIFKU]