MICROSOFT resmi menghentikan sejumlah layanan cloud computing untuk Kementerian Pertahanan Israel. Penghentian itu setelah muncul laporan teknologi perusahaan tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan massal terhadap warga Palestina.
Keputusan ini diumumkan Presiden Microsoft, Brad Smith, melalui blog resmi perusahaan. Ia menyatakan pihaknya telah “menghentikan dan menonaktifkan sejumlah layanan untuk salah satu unit di bawah Kementerian Pertahanan Israel.”
Laporan Investigasi Jadi Pemicu
Langkah ini diambil setelah investigasi bersama The Guardian dan majalah Israel +972 Magazine pada awal Agustus mengungkap unit intelijen militer Israel, Unit 8200, diduga memanfaatkan layanan cloud Microsoft Azure untuk menyimpan jutaan rekaman panggilan telepon warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Menanggapi laporan tersebut, Microsoft pada 15 Agustus lalu mengumumkan tinjauan internal terhadap dugaan penyalahgunaan teknologinya. Smith menegaskan Microsoft tidak pernah menyediakan teknologi untuk tujuan pengawasan massal warga sipil, dan prinsip ini berlaku di seluruh dunia.
Hasil Tinjauan Microsoft
Dalam proses peninjauan, Microsoft meneliti catatan bisnis, laporan keuangan, hingga dokumen internal, tanpa mengakses isi data yang tersimpan. Perusahaan menyatakan menemukan bukti yang mendukung sebagian klaim investigasi media, termasuk konsumsi kapasitas penyimpanan Azure di Belanda dan penggunaan layanan kecerdasan buatan (AI).
Berdasarkan temuan tersebut, Microsoft memutuskan untuk menghentikan sejumlah layanan tertentu, mencakup langganan cloud storage dan teknologi AI yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan Israel.
Meski demikian, seorang pejabat keamanan Israel menegaskan bahwa keputusan Microsoft tidak memengaruhi kemampuan operasional militer Israel (IDF).
Tinjauan Masih Berlanjut
Smith menambahkan bahwa tinjauan internal Microsoft masih berlanjut untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan lain terhadap teknologi perusahaan. Langkah tegas ini juga menegaskan posisi Microsoft dalam menolak penggunaan produk dan layanannya untuk praktik yang melanggar hak privasi warga sipil.
Kasus ini menyoroti semakin pentingnya transparansi dalam pemanfaatan teknologi global, terutama ketika berkaitan dengan konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia. (CNN/Z-2)
[OTOMOTIFKU]