MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat telah mengeluarkan 196 putusan pengujian Undang-Undang (PUU) sepanjang periode Januari hingga September 2025. Dari jumlah tersebut, 26 permohonan dikabulkan, 69 ditolak, 70 tidak dapat diterima, 28 ditarik kembali, dan 3 perkara dinyatakan gugur.
Melansir laman resmi MK pada Selasa (30/9), isu yang diajukan para pemohon sangat beragam, mulai dari politik elektoral, hukum pidana, perlindungan lingkungan, data pribadi, hingga persoalan kelembagaan negara,
Beberapa perkara yang dikabulkan dan menonjol tahun ini antara lain pengujian UU Sistem Pendidikan Nasional (3/PUU-XXII/2024), UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (19/PUU-XXII/2024), UU Kesehatan (49/PUU-XXII/2024), serta uji materi Pasal 222 UU Pemilu terkait presidential threshold (62/PUU-XXII/2024).
Selain itu, MK juga menerima permohonan terkait UU Jabatan Notaris (84/PUU-XXII/2024), UU ITE (105/PUU-XXII/2024), KUHP (115/PUU-XXII/2024), UU Perlindungan Data Pribadi (151/PUU-XXII/2024), hingga UU UU Pemilu (135/PUU-XXII/2024) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal.
Salah satu perkara penting lainnya adalah 166/PUU-XXI/2023, yang menguji norma ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen dalam UU Pemilu, serta 176/PUU-XXII/2024 terkait Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu.
Berikut 26 pengujian Undang-Undang yang dikabulkan MK sepanjang Januari-September 2025:
1. 3/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. 19/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
3. 31/PUU-XXII|/2025 pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
4. 32/PUU-XXII|/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pemilu).
5. 49/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6. 62/PUU-XXII/2024 pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 (ketentuan presidential threshold / ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden).
7. 83/PUU-XXII/2024 pengujian Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD / Staatsblad 1847 No. 23) terhadap UUD 1945, terutama mengenai klausul pembatalan polis asuransi.
8. 84/PUU-XXII/2024 pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2014) terkait batas usia pensiun notaris.
9. 85/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
10. 91/PUU-XXIII/2025 Pengujian Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu 1/2014) menjadi Undang-Undang.
11. 92/PUU-XXII/2024 uji materiil terhadap UU TNI (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, perubahan atas UU 34/2004).
12. 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera).
13. 100/PUU-XXI|/2024 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).
14. 104/PUU-XXII/2025 Pengujian Pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 140 ayat (1) UU 1 Tahun 2015 (UU Pemilihan).
15. 105/PUU-XXII/2024 Uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU 11/2008 (UU ITE).
16. 115/PUU-XXII/2024 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
17. 119/PUU-XXIII/2025 Pengujian Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18. 128/PUU-XXIII/2025 tentang Kementerian Negara / struktur kementerian.
19. 132/PUU-XXIII/2025 Pengujian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI).
20. 135/PUU-XXII/2024 Pemohon menguji norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pemilihan Kepala Daerah) yang mengatur keserentakan pemilu nasional dan daerah.
21. 150/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya larangan bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) menjadi advokat.
22. 151/PUU-XXII/2024 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
23. 154/PUU-XXII/2024 pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 (Perubahan atas UU Pemilu / UU Pilkada).
24. 166/PUU-XXI/2023 Permohonan pengujian UU Pemilu / norma ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 %.
25. 176/PUU-XXII/2024 Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
26. 183/PUU-XXII/2024 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 (Dev/I-1)
[OTOMOTIFKU]