PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur membuka peluang kebijakan yang dapat memperkuat Kualitas Pekerja Migran terutama dari sisi Perencanaan Pembangunan.
Kehadiran Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), Maria Anastasia Barabaje dan Hubertus Holo Kedang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), menjadi representasi Pemda Lembata, sekaligus membuka harapan akan adanya perhatian pemerintah bagi eks pekerja migran di Lembata.
Hal tersebut terungkap dalam Workshop Penguatan Kualitas Pekerja Migran dalam Proses Politik dan Perencanaan Kebijakan Pembangunan yang digelar Yayasan Kesehatan Untuk Semua (YKS) di Lewoleba, sabtu (20/9/2025).
Workshop ini dihadiri 75 peserta dari berbagai elemen masyarakat yang meliputi perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pemerintah Desa dan BPD di wilayah Desa Buruh Migran (Desbumi), Organisasi Mira, dan komunitas pekerja migran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Maria Anastasia Barabaje, tampil membawakan materi “Hak Politik Perempuan Pekerja Migran: Tantangan partisipasi politik perempuan pekerja migran dan pentingnya reformasi kebijakan untuk menciptakan partisipasi politik yang lebih inklusif”.
Sedangkan Hubertus Holo Kedang, Dinas PMD Lembata membeberkan Skema Pembiayaan & Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pelindungan PMI Lembata.
Adapun, Petrus Bala Wukak, mantan anggota DPRD Lembata membawakan materi “Peran PMI dalam Proses Politik dan Perencanaan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Lembata.
Mantan anggota DPRD Lembata itu mengurai bagaimana menjadi migran bermartabat, respon pemerinitah dalam hal Proses Politik dan Perencanaan Kebijakan Pembangunan.
Direktur YKS, Mansetus Balawala menjelaskan, pekerja migran sebagai salah satu elemen masyarakat tidak bisa diabaikan dalam proses perencanaan dan pembangunan. Mereka memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, pendidikan dan berbagai bidang pembangunan lainnya melalui remitansi yang dihasilkan. (H-2)
[OTOMOTIFKU]