Pemerintah melakukan upaya percepatan pencairan pinjaman (kredit) untuk mendukung kelancaran operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pencairan kredit ini mendesak agar koperasi desa dapat segera beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ferry meyakini, melalui dukungan pembiayaan tersebut, KDKMP akan segera memperoleh modal kerja untuk pembangunan gerai hingga operasional usaha.
“Kami terus mempercepat persiapan tata cara pencairan dan juga kesiapan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk melakukan proses pengajuan pinjaman kepada Bank Himbara dalam hal ini,” kata Ferry usai menghadiri rapat koordinasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) di kantornya, Jakarta, Senin (22/9).
Saat ini, sambung Ferry, Kemenkop dan K/L terutama dengan Bank Himbara sedang melakukan reviu terhadap ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh KDKMP. Pihaknya akan memaksimalkan berbagai upaya percepatan agar target pencairan pembiayaan dapat segera tercapai sebelum akhir 2025.
Melalui percepatan akses pembiayaan dari Bank Himbara, Ferry menegaskan bahwa KDKMP dapat lebih cepat beroperasi, melayani kebutuhan masyarakat desa, dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Ini ngebut terus, kita akan semaksimal mungkin sampai dengan akhir Desember ini, secepat mungkin kita harapkan bisa menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan (melalui Kopdes),” ujar Ferry.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran operasionalisasi KDKMP, Kemenkop bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sedang melakukan inventarisasi aset tanah dan bangunan di setiap desa yang dapat dijadikan sebagai gerai usaha ataupun gudang oleh KDKMP.
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan operasionalisasi KDKMP terutama dari sisi pembiayaan. Dalam satu dua hari ini, pihaknya akan memimpin musyawarah desa khusus yang akan digelar serentak seluruh Indonesia untuk mempercepat pencairan pembiayaan kepada KDKMP.
Selain pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan gudang dan gerai koperasi di atas tanah desa dan kelurahan.
“Kami fokus dulu ke desa mandiri, sebanyak 20.503 desa, setelah itu baru desa maju dan berkembang,” tuturnya.
Sementara itu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo menegaskan bahwa Kementerian BUMN dan BPI Danantara telah menyiapkan skema pencairan pembiayaan untuk tahap pertama. Selain itu pihaknya juga telah menyusun skema tambahan untuk mendukung kebutuhan investasi dari KDKMP untuk jangka panjang.
“Kami menyiapkan pembangunan gerai dan gudang, dengan pembiayaan melalui dua instrumen, yakni SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan OIP (Operator Investasi Pemerintah) yang bisa digunakan secara efektif,” pungkas Kartika. (E-3)
[OTOMOTIFKU]