PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kota Palu, Kamis (25/9). Sejumlah bupati serta wakil wali kota ikut hadir membahas implementasi sekaligus dampak ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menegaskan MBG sebagai amanat besar Presiden untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan meringankan beban orang tua. “Program ini bukan sekadar memastikan anak-anak tumbuh dengan gizi baik, tapi juga mengurangi beban keluarga. Lebih jauh, ini adalah cara Presiden mengundang berkah bagi negeri, karena memberi makan orang adalah amalan utama yang selalu diajarkan Rasulullah,” ungkapnya.
Anwar menekankan, Pemprov Sulteng bersama seluruh kepala daerah siap mengawal program ini melalui satgas pengawasan hingga tingkat kecamatan dan desa. “Kita tidak boleh lagi berpikir kalau tidak ada di anggaran maka bukan tugas kita. Semua program pusat yang masuk ke daerah adalah untuk menyejahterakan rakyat. Maka wajib kita urus bersama, jangan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut MBG sebagai strategi besar Presiden menuju generasi emas 2045. Program ini, katanya, bukan hanya menyasar anak sekolah, balita, dan ibu hamil, tetapi juga membangun ekosistem pangan lokal.
“Satu NCPG (Nusantara Center Pangan Gizi) bisa memberi makan ribuan anak per hari sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Semua kebutuhan mulai dari beras, telur, hingga buah-buahan diserap dari petani dan pemasok lokal,” jelasnya.
Menanggapi insiden keracunan MBG di Banggai Kepulauan beberapa waktu lalu, Dadan memastikan hal itu murni pergantian pemasok dan kini sedang diperbaiki. “Operasional dihentikan sementara untuk memastikan kualitas sesuai standar. Dengan sinergi pemerintah daerah, kejadian seperti ini bisa dicegah sejak awal,” katanya.
Anwar menutup pertemuan dengan instruksi kepada seluruh kepala daerah agar mengawasi MBG secara aktif. “Kalau sampai ada keracunan, kita semua yang malu. Karena itu mulai dari bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa harus merasa memiliki program ini. Memberi makan rakyat adalah tugas mulia sekaligus tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (E-2)
[OTOMOTIFKU]