PENGAMAT komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai isu dugaan ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan kejanggalan riwayat pendidikan Wakil Presiden Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, tidak akan selesai apabila keduanya menutup akses terhadap dokumen pendidikan mereka.
“Semakin Jokowi dan Gibran menutup akses terkait ijazahnya, maka isu dugaan ijazah palsu tidak akan pernah surut. Sebagian anak bangsa akan terus mencari akses untuk mendapat kepastian ijazah Jokowi dan Gibran,” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Rabu (25/9).
Menurutnya, Roy Suryo yang mendatangi mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemen Dikdasmen) untuk meminta keterangan terkait dugaan ijazah palsu dari Gibran hal yang wajar.
“Tidak berlebihan bila anak bangsa ingin mengetahui keaslian ijazah pemimpinnya. Bahkan dalam negara demokrasi, rakyat punya hak untuk mengetahui pendidikan pemimpin, termasuk cara memperoleh ijazahnya,” katanya.
Ia menegaskan, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan pejabat publik seharusnya dijadikan dasar agar masyarakat mendapat kepastian mengenai ijazah pemimpinnya.
“Seharusnya Jokowi dan Gibran rela menunjukkan ijazahnya ke masyarakat. Tanpa keterbukaan, kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Jokowi dan Gibran akan turun. Hal ini tentu merugikan Jokowi dan Gibran sendiri,” tutur Jamiluddin.
Lebih jauh, Ia menilai bahwa polemik dugaan ijazah palsu dan latar belakang pendidikan hanya akan selesai bila Jokowi dan Gibran secara terbuka memperlihatkan ijazah mereka.
“Komunikasi politik semacam ini yang tak dilakukan Jokowi dan Gibran. Akibatnya, masalah dugaan ijazah palsu Jokowi dan Gibran akan terus membesar dan tak berujung,” pungkasnya. (H-4)
[OTOMOTIFKU]