
Presiden Prabowo Subianto mengecam keras segala bentuk kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza, Palestina. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9).
“Kita menolak segala kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa. Karena itu, hari ini kita hadir dengan penuh martabat untuk memikul tanggung jawab sejarah,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada forum bertajuk “Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.”
Dengan nada penuh keprihatinan, Prabowo mengenang tragedi kemanusiaan di Gaza yang merenggut ribuan jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Kondisi ini semakin diperburuk oleh bencana kelaparan serta krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di hadapan dunia.
Menurutnya, forum PBB ini menjadi momen penting bagi komunitas internasional untuk menanggung tanggung jawab sejarah, bukan hanya bagi masa depan Palestina, tetapi juga Israel serta kredibilitas lembaga dunia itu sendiri.
Prabowo menegaskan bahwa solusi dua negara adalah jalan satu-satunya dalam mewujudkan perdamaian permanen. Ia menekankan bahwa penghentian perang dan bencana kemanusiaan di Gaza harus menjadi prioritas utama semua pihak.
“Kita harus mengakhiri penderitaan ini. Menghentikan perang adalah langkah pertama. Kita harus melampaui kebencian, rasa takut, dan kecurigaan demi perdamaian yang layak bagi keluarga dan umat manusia,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk ikut serta dalam proses menuju perdamaian, termasuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian bila dibutuhkan.
“Segera wujudkan perdamaian. Kita semua membutuhkan kedamaian,” pungkas Prabowo.
KTT tersebut dihadiri 33 pemimpin delegasi dari berbagai negara serta perwakilan organisasi internasional seperti Uni Eropa dan Liga Arab. Prabowo turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi. (Ant/E-3)
[OTOMOTIFKU]