MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2025. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2% terhadap outlook. Adapun belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun atau 55,6% terhadap outlook.
Kemudian defisit APBN Rp321,6 triliun atau Rp1,36% dari PDB. Sementara kesimbangan primer Rp22 triliun.
“Kalau dari sini sih harusnya kan negatif kesimbangan primer sampai dengan akhir tahun. Jadi ini indikasinya adalah masih ada belanja pemerintah yang musti dipercepat lagi supaya kesimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran untuk tahun 2025,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/9).
Purbaya menyebut peran APBN dalam mendukung program prioritas nasional dan katalis pertumbuhan akan terus diperkuat. Pihaknya akan mempercepat belanja negara dan mengoptimalkan kas negara.
Pemerintah melihat ekonomi Indonesia triwulan keempat akan tumbuh lebih baik.
“Pada dasarnya ekonomi kita masih kuat walaupun ada gejolak global dan kita akan perkuat terus ke depan. Apalagi kami sudah menaruh uang Rp200 triliun ke perbankan. Harusnya sih demand dan supply akan tumbuh,” kata Purbaya.
“Dan bank sentral juga sudah menurunkan suku bunga. Jadi gerakan kami dengan bank sentral amat sinkron sekarang. Sama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi yang saya pikir dampaknya akan terlihat Oktober, November, Desember,” ujarnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara merinci bahwa belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp1.388,8 triliun atau 51,4% dari APBN, dan transfer ke daerah Rp571,5 triliun.
“Dalam belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga sudah Rp686 triliun atau 59% dari APBN, dan belanja non-K/L Rp702,8 triliun atau 45,6% dari APBN,” ujarnya.
Kemudian belanja barang tumbuh 2,4% yakni Rp232,2 triliun. “Ini untuk berbagai macam layanan masyarakat melalui kementerian maupun BLU. Maupun belanja yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat dan pemda, sudah dibelanjakan Rp44,4 triliun,” paparnya.
Namun belanja modal masih lebih lambat dibandingkan tahun lalu, yakni Rp139,9 triliun atau 8,5% di bawah tahun lalu. “Tahun lalu ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan pada beberapa kementerian,” jelasnya.
Di sisi lain belanja bantuan sosial lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yakni Rp101,1 triliun atau 5,5% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. “Ini termasuk untuk penerima bantuan iuran JKN, kartu sembako, PKH, KIP kuliah untuk hampir 900 ribu mahasiswa, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan seterusnya,” katanya. (E-4)
[OTOMOTIFKU]