Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengingatkan agar isu pergantian Kepala Kepolisian RI (Kapolri) jangan sampai mengaburkan agenda utama reformasi kepolisian.
“Soal pergantian Kapolri, saya kira itu bukan isu yang paling utama. Kami khawatir isu pergantian Kapolri justru menutup sejumlah isu lain yang jauh lebih mendasar,” kata Halili dalam konferensi pers bertajuk ‘Menyikapi Rencana Presiden dalam Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian’ pada Jumat (19/9).
Menurut Halili, publik sebenarnya menunggu langkah konkret pemerintah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sebagaimana tercermin dalam tuntutan 17+8 yang sempat disuarakan masyarakat.
Halili juga menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak menjadikan isu pergantian pejabat tinggi semata sebagai narasi utama di ruang publik.
“Kita tahu publik menanti langkah konkret dari pemerintah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu yang disebut sebagai tuntutan 17+8. Kami khawatir isu pergantian Kapolri, atau bahkan pimpinan TNI, justru disebarkan masif hanya untuk menutupi aspirasi publik yang lain,” ujarnya.
Selain itu, Halili menegaskan bahwa tuntutan publik tidak hanya menyangkut Polri, tetapi juga menyasar lembaga lain seperti TNI dan sejumlah kementerian.
“Kalau kita lihat tuntutan publik 17+8 itu, beberapa di antaranya soal TNI, misalnya untuk kembali ke barak. Ada juga kementerian yang disebut dalam tuntutan itu. Dan menurut saya itu jauh lebih mendasar dibandingkan sekadar isu pergantian Kapolri,” jelasnya.
Lebih jauh, Halili pun mencemaskan jika wacana pergantian Kapolri hanya dijadikan sebagai narasi politik untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi aspirasi masyarakat.
“Kami hanya mencemaskan isu pergantian Kapolri dijadikan narasi publik semata untuk menutupi keengganan atau ketidakmampuan memenuhi aspirasi publik lainnya,” tegasnya. (Dev/P-1)
[OTOMOTIFKU]