MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah tidak akan berpihak kepada kubu manapun terkait dinamika kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang Ka’bah itu sedang mencari ketua umum.
“Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai manapun,” kata Yusril melalui keterangannya, Senin (29/9).
Yusril mengatakan, pemerintah akan berhati-hati dalam mengesahkan susunan pengurusan partai. Kehati-hatian itu tidak mengartikan pemerintah akan ikut campur.
PPP diminta segera mendaftarkan susunan pengurus partai ke Kementerian Hukum jika ketua umum sudah ditentukan. Berkas yang diberikan nantinya akan dikaji.
“Pemerintah wajib mengkaji dengan seksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan mana yang tidak,” ucap Yusril.
Yusril memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi urusan PPP dalam bentuk apapun. Namun, pemerintah tidak bisa mengesahkan susunan pengurus jika partai masih bergaduh.
“Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi, akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai,” ujar Yusri.
Menurut dia, dokumen yang bisa meyakinkan pemerintah soal kepengurusan anggota adalah putusan mahkamah partai. Selain itu, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap juga bisa diserahkan ke pemerintah untuk pengesahan kepengurusan partai. (Can/P-2)
[OTOMOTIFKU]